Statistik Pengunjung

2535356


Hits hari ini : 429
Total Hits : 2535356

Link Terkait

Dasar Hukum

Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain: (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, (3) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, (4) Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; (5) Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi; (6) Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan PedomanPenyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan (7) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Nomor: Per/09/M.PAN/5/2009 tentang Pedoman Umum, Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah.

Peraturan Menteri Pertanian terkait dengan SAKIP disajikan di dalam website ini yaitu Permentan tentang Penetapan IKU dan Pedoman Pengukuran Indikator Kinerja Kementerian Pertanian.