Statistik Pengunjung

2869762


Hits hari ini : 111
Total Hits : 2869762

Link Terkait

Tanggal : 3 September 2012
Kajian Evaluasi Kebijakan Pengembangan dan Pelaksanaan SAKIP-LAKIP

Keterpurukan bangsa kita selama ini antara lain, disebabkan oleh kurangnya komitmen terhadap akuntabilitas, terutama dari para penyelenggara negara dalam melaksanakan amanah rakyat. Dalam perspektif ini akuntabilitas merupakan perwujudan dari kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.


Karena itulah, SAKIP dan LAKIP lahir sebagai upaya untuk meneguhkan komitmen pemerintah dalam proses penyelenggaraan negara yang baik (good governance). Di Indonesia, proses pengembangan SAKIP dan LAKIP berlangsung dalam rentang waktu yang cukup panjang. Dalam periode waktu 1995-1998 BPKP berinisiatif dan mengembangkan konsep akuntabilitas melalui berbagai kegiatan antara lain : (a) studi literatur, (b) pemaparan hasil studi, (c) seminar dan (d) inventarisasi berbagai masukan. Selanjutnya dalam tahun 1999 pemantapan pengembangan SAKIP dan LAKIP dilakukan secara inter-dep yang mencakup kementerian PAN, LAN, BPKP, Depdagri, Bappenas, Sekretariat Negara, Departemen Keuangan, dan BKN. Hasil upaya tersebut dituangkan dalam suatu kebijakan nasional dengan terbitnya Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), yang mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tupoksinya serta kewenangan pengelolaan sumberdaya dengan didasarkan pada suatu rencana stratejik yang ditetapkan oleh masing-masing instansi.


Melalui akuntabilitas kinerja akan dapat dinilai kinerja instansi pemerintah baik dalam jangka pendek (tahunan) maupun dalam kaitan tujuan jangka panjangnya. Dengan demikian akan tumbuh suatu kondisi dimana semua instansi pemerintah akan merasakan kebutuhan yang mendasar akan informasi kinerja instansinya dan instansi lainnya melalui mekanisme laporan akuntabilitas. Tanpa akuntabilitas dan evaluasinya, tidak mungkin diketahui secara tepat peta permasalahan dan tindakan yang diperlukan untuk pencapaian visi dan misi instansi.


Untuk melihat sejauhmana pelaksanaan SAKIP dan LAKIP, Pusat Kajian Manajemen Kebijakan melakukan ”Kajian Evaluasi kebijakan pengembangan dan pelaksanaan SAKIP dan LAKIP”. Kajian ini memfokuskan pada analisis data primer yang diperoleh dari interview terhadap responden terpilih antara lain Peserta Diklatpim II yang berasal dari berbagai instansi pemerintah pusat, Provinsi, Kabupaten/kota yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara, Badan Diklat Provinsi Jawa Timur, Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah, PKPA I Jawa Barat, Badan Diklat Provinsi Kalimantan Timur, dan Badan Diklat Provinsi Sumatera Utara. Adapun jumlah responden yang bersedia mengisi kuesener adalah sebanyak 538 responden. Berikut ini adalah beberapa catatan kesimpulan kajian ini.


Pertama, pemahaman para pejabat di lingkungan instansi pemerintah tentang SAKIP tergolong cukup baik. Meskipun demikian, sebagian instansi di daerah masih mengalami kesulitan dalam menyusunnya. Hal ini antara lain disebabkan oleh masih terlalu rumitnya komponen SAKIP, masih banyaknya istilah penting yang tidak terdefinisikan secara baik, tidak adanya sanksi yang jelas, masih banyak dijumpai ketidakjujuran dan ketidaktransparan dari pimpinan, masih rendahnya kemampuan teknis aparat, dan terlalu banyaknya kebijakan terkait yang menjadi kewajiban daerah.


Kedua, landasan hukum dalam penyusunan Renstra, cukup beragam. Namun sebagian besar instansi mengacu pada Inpres No. 7/1999 dan Kepmendagri 29/2002. Sekalipun dasar acuannya jelas, namun sebagian instansi masih menyatakan kesulitan dalam membuat Renstra. Penyebabnya adalah  rendahnya pemahaman pejabat terhadap konsep Renstra, rendahnya komitmen aparat pemerintah, kurang tersedianya data akurat, terbatasnya waktu, dan masih adanya anggapan pejabat bahwa penyusunan Renstra merupakan bagian dari kegiatan proyek.


Ketiga, dalam penyusunan rencana kinerja (renja) masih banyak instansi yang merasa kesulitan. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan anggaran, rendahnya kemampuan sumberdaya aparat khususnya untuk merumuskan  indikator kinerja, terbatasnya data pendukung, dan  belum adanya sosialisasi.


Keempat, penentuan nilai realisasi pada indikator sasaran dan indikator kinerja kegiatan menggunakan data hasil prediksi dari trend tahun sebelumnya. Dan masih terlalu sedikit instansi pemerintah yang menggunakan data akurat hasil penelitian atau data base dalam menetapkan nilai realisasi tersebut.  Penyebabnya adalah rendahnya kualitas SDM dalam penggalian data, pengukuran indikator kinerja masih menggunakan pendekatan kualitatif.


Kelima, sebagian besar instansi pemerintah masih menghadapi kendala dalam melakukan evaluasi kinerja. Berbagai kendala tersebut antara lain : rendahnya pemahaman aparat terhadap proses evaluasi kinerja, belum adanya standar baku dalam evaluasi kinerja, keterbatasan waktu, keterbatasan anggaran, dan keterbatasan data pendukung.


Sementara itu, dalam melakukakan analisis akuntabilitas kinerja, instansi pemerintah telah melakukan analisis : (a) keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan kebijakan dan program, dan (b) keteraitan antar unit-unit kerja dalam suatu instansi dengan instansi diluarnya. Analisis terhadap kedua hal tersebut, menunjukkan bahwa sebagian besar instansi pemerintah telah memiliki pemahaman yang baik tentang analisis akuntabilitas kinerja. Adapun hambatan dalam proses analisis akuntabilitas ini cukup banyak antara lain rendahnya pemahaman pimpinan terhadap konsep atau pedoman analisis akuntabilitas kinerja, hambatan koordinasi dengan instansi lain, instansi tidak memiliki Renja, keterbatasan waktu, keterbatasan anggaran, dan kurangnya data pendukung.


Ketujuh, sebagian besar instansi telah menyusun dan menyampaikan LAKIP mereka ke instansi yang memiliki kewenangan menyampaikan evaluasi. Namun, dari LAKIP tersebut masih sedikit yang mencantumkan informasi tentang keberhasilan atau kegagalan instansi dalam pencapaian target. Alasan tidak mencantumkan informasi kegagalan/keberhasilan tersebut karena alasan enggan atau takut mengevaluasi kegagalan tersebut. Sekalipun jumlah instansi yang telah menyusun LAKIP cukup banyak, namun masih banyak instansi yang memiliki kendala dalam penyusunannya. Hal ini disebabkan, antara lain, oleh kurangnya pemahaman aparat; keterbatasan anggaran; keterbatasan waktu; belum adanya standar baku; keterbatasan data pendukung; belum adanya pengawasan berkala dari aparat, dan rendahnya komitmen aparat.


Dari kesimpulan di atas beberapa catatan yang perlu ditindaklanjuti adalah sebagai berikut : Pertama, sebagai konsekuensi atas pemahaman masing-masing instansi terhadap konsep SAKIP, diperlukan perubahan landasan hukum (legal basic) atas Inpres No. 7 Tahun 1999 menjadi peraturan pemerintah (PP) atau, jika memungkinkan menjadi UU. Kedua, diperlukan penyempurnaan SAKIP agar lebih utuh dan harmonis dengan berbagai peraturan perundangan-undangan yang baru. Ketiga, Diperlukan peningkatan komitmen pada seluruh tingkatan aparatur pemerintah tentang pentingnya pelaksanaan akuntabilitas dan peningkatan kinerja, yang didukung oleh SDM yang profesional dan kompeten. PKMK©2005


Sumber: http://pkmk-lanri.org/2010/05/25/kajian-evaluasi-kebijakan-pengembangan-dan-pelaksanaan-sakip-lakip/



Download File :


 


Home