Statistik Pengunjung

2912442


Hits hari ini : 2402
Total Hits : 2912442

Link Terkait

Tanggal : 3 September 2012
SAKIP, Mengapa Masih Sulit?
Jika kita hitung sejak terbitnya Inpres 7 Tahun 1999, maka perjalanan implementasi SAKIP sebenarnya sudah lebih dari satu dekade. Bagaimana gambaran implementasi SAKIP selama rentang waktu tersebut? Apakah konsep SAKIP sudah mendarah daging dalam berbagai strata pemerintahan di negeri ini? Apakah makna terdalamnya sudah berurat berakar dalam dada setiap birokrat dan administrator pemerintahan kita? Tunggu dulu, jangan segera mengatakan belum !

Apa sih komponen SAKIP? Ya, komponen SAKIP adalah perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi kinerja. Yuk, kita lihat satu persatu implementasi komponen-komponen tersebut khususnya pada pemerintah daerah.

Yang pertama, implementasi pada perencanaan kinerja dapat kita lihat pada penyusunan dokumen RPJMD dan Renstra SKPD, RKPD, Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan Penetapan Kinerja (PK). Pertanyaan kritisnya adalah bagaimana keterkaitan antardokumen perencanaan tersebut?

Yang kedua, implementasi pada pengukuran kinerja dapat kita lihat pada penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan pembangunan sistem pengumpulan data capaian IKU. Pertanyaan kritisnya adalah apakah IKU yang ada telah benar-benar menggambarkan ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran? Apakah IKU telah menggambarkan “harapan” masyarakat yang sebenarnya? Apakah sudah terbangun sistem pengumpulan data IKU yang terintegrasi dengan proses manajemen? Lebih jauh, apakah IKU telah dikembangkan lebih jauh untuk mengukur kinerja bagian dan kinerja setiap individu pegawai?

Yang ketiga, implementasi pada pelaporan kinerja dapat kita lihat pada penyusunan dan penyampaian LAKIP sebagai salah satu wujud akuntabilitas kinerja. Pertanyaan kritisnya adalah apakah LAKIP telah menggambarkan keberhasilan maupun kegagalan kinerja tujuan/sasaran sebagaimana telah diperjanjikan dalam dokumen Penetapan Kinerja? Apakah LAKIP pemerintah daerah benar-benar telah digunakan sebagai ukuran keberhasilan/kegagalan seorang Kepala Daerah? Apakah LAKIP SKPD telah dimanfaatkan untuk mengukur kinerja seorang kepala SKPD?

Yang terakhir, implementasi pada evaluasi kinerja dapat kita lihat pada berbagai bentuk pemantauan berkelanjutan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah maupun SKPD dan evaluasi terpisah yang dilaksanakan oleh APIP. Sejauh mana hasil evaluasi kinerja dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja secara berkelanjutan? Sejauh mana hasil evaluasi kinerja digunakan sebagai masukan untuk perencanaan dan penganggaran berikutnya?

Nah, dari uraian di atas tampak bahwa implementasi SAKIP telah ada dan sedang berjalan. Benar, komponen-komponen SAKIP telah terbangun di pemerintah daerah. Namun sejauh mana kualitas implementasi SAKIP tersebut? Apakah pertanyaan-pertanyaan ikutan di atas dapat Anda jawab dengan baik? Jika jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut masih kurang memuaskan, maka berarti di area-area itulah kualitas implementasi SAKIP yang perlu segera dibenahi dan dikembangkan.

Warkop Mania…tampaknya masih belum terjawab judul tulisan ini, “Mengapa Masih Sulit?” Memang SAKIP yang ada sekarang sulit untuk dimplementasikan, ya? Apa yang membuat menjadi sulit? Nah, kami ingin mengajak Anda berdiskusi lebih jauh.

Coba kita bahas mengenai konsep “keselarasan”. Keselarasan antardokumen perencanaan ternyata tidak segampang yang diucapkan. Memang keselarasan bukan hanya berarti sama persis, namun juga berarti keterdukungan.

Keselarasan yang pertama adalah keselarasan dokumen perencanaan antarentitas. Yaitu keselarasan antara RPJMD kabupaten/kota dengan RPJMD Provinsi dan RPJM Nasional. Hal yang sama juga berlaku untuk RPJP kabupaten/kota dengan RPJP Provinsi dan RPJP Nasional. Keselarasan berlaku juga untuk RKP dengan RKPD dan RKT SKPD. Mengapa harus selaras? Ya, idealnya harus begitu. Bagaimana mungkin target nasional akan dapat dicapai tanpa dukungan provinsi dan kabupaten/kota? Sebagai contoh, bagaimana mungkin target penurunan jumlah penduduk miskin yang ditetapkan di RPJM Nasional dapat dicapai apabila setiap pemerintah daerah tidak menargetkan hal serupa dalam RPJMD? Bayangkan apabila masing-masing pemerintahan berjalan sendiri-sendiri tanpa adanya sinergi perencanaan yang baik?

Anda bisa membayangkan bagaimana rumitnya merumuskan sebuah dokumen perencanaan jangka panjang dan jangka menengah yang mesti selaras satu sama lain? Mungkinkah para bupati. walikota, gubernur, dan pemerintah pusat duduk bersama untuk merumuskannya sehingga “keselarasan” dapat dibangun? Bagaimana mengatasi kesulitan lainnya seperti perbedaan periode masing-masing dokumen perencanaan jangka panjang dan jangka menengah? Bagaimana mensinkronkan target-target dalam dokumen perencanaan yang berbeda-beda periode waktunya itu? Ya, perbedaan tersebut disebabkan masa jabatan kepala daerah setiap pemerintah daerah tidak sama. Mungkinkah pemilu presiden dan kepala daerah diseragamkan?

Keselarasan yang kedua adalah keselarasan antardokumen perencanaan dalam satu entitas. Pada pemerintah daerah, keselarasan harus ada antara RPJPD dengan RPJMD, RPJMD dengan Renstra SKPD, RPJMD dengan RKPD, Renstra SKPD dengan RKT, RKPD dengan RKT, dan PK pemerintah daerah dengan PK SKPD. Barangkali keselarasan pada tingkatan ini masih mungkin diupayakan. Namun bagaimana faktanya? Ternyata keselarasan itu tidak juga wujud baik pada rumusan tujuan, sasaran, dan strategi dalam berbagai dokumen perencanaan yang sudah kami sebutkan tadi. Banyak tujuan dan sasaran di RPJMD yang tidak terumuskan dalam Renstra SKPD. Banyak strategi di RPJMD yang tidak terdukung secara baik dengan strategi di Renstra SKPD. Banyak tujuan dan sasaran pada RKT/PK SKPD yang tidak merujuk pada rumusan tujuan dan sasaran di Renstra SKPD. Bagaimana mungkin rumusan tujuan dan sasaran bisa berbeda antardokumen perencanaan? Bagaimana bisa LAKIP melaporkan keberhasilan dan/atau kegagalan dari tujuan/sasaran yang sama sekali tidak pernah dirumuskan dalam dokumen RPJMD maupun Renstra SKPD? Apakah para perencana di pemerintah daerah mengalami kesulitan dalam menerapkan konsep keselarasan tersebut?

Bagaimana dengan konsep IKU?

Jika kita berbicara mengenai IKU, sepertinya sederhana ya? IKU selalu dikaitkan dengan suatu tujuan atau sasaran. Tanpa IKU, tujuan/sasaran tidak akan dapat diukur tingkat keberhasilannya. Keduanya harus smart (specific, measureable, attainable, relevan, time-bound). Hal itu benar, namun dalam menciptakan suatu IKU dari tujuan/sasaran, sebenarnya tidak terlepas dari bagaimana pemerintah daerah merumuskan suatu rangkaian program dan kegiatan spesifik yang diharapkan mampu mendukung pencapaian tujuan/sasaran. IKU tidak sekedar dirumuskan sesuai dengan rumusan tujuan/sasaran (relevan) dan menggambarkan hasil (outcome), sementara sebenarnya paket program dan kegiatan spesifik yang diciptakan secara agregat tidak menghasilkan outcome yang diinginkan sebagai ukuran keberhasilan tujuan/sasaran.

Oleh karena itu, dalam mendesain dan menata program/kegiatan, Anda mesti memahami hirarki IKU. IKU berupa output akan menghasilkan suatu outcome awal. Outcome-outcome awal berbagai kegiatan secara agregat akan menghasilkan suatu outcome yang lebih tinggi lagi tingkatannya, dan begitu seterusnya…sehingga pada akhirnya diperoleh suatu outcome akhir (ultimate outcome).

Nah, penataan program dan kegiatan spesifik yang tepat belum mampu disusun secara baik oleh para perencana di daerah sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan belum dapat diraih secara efektif. Masih terjadi kesenjangan antara rumusan tujuan/sasaran dengan strategi untuk meraihnya. Oleh karenanya, capaian IKU pada setiap program/kegiatan secara agregat tidak akan mampu mencapai target IKU tujuan/sasaran yang didukung oleh program/kegiatan tersebut.

Masalahnya, hirarki IKU yang menggambarkan hubungan sebab-akibat kinerja saat ini belum mampu didesain secara baik sehingga memudahkan para perencana daerah dalam mendesain program dan kegiatan yang mendukung tujuan/sasaran.

Masih berbicara mengenai IKU………

Kaitannya dengan pelaporan capaian IKU, format LAKIP sesuai ketentuan yang terakhir (Permen PAN dan RB Nomor 29 Tahun 2010) tidak memberi ruang bagi pelaporan IKU yang bersifat makro. IKU yang bersifat makro semisal pertumbuhan ekonomi daerah, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), angka pengangguran, dan angka kemiskinan, tidak bisa hanya dikaitkan dengan satu rumusan tujuan/sasaran. Capaian kinerja IKU makro bukan merupakan hasil kinerja satu SKPD saja, namun kinerja agregat dari berbagai pihak terkait. Masalah kemiskinan, sebagai contoh, tidak dapat hanya diatasi oleh satu SKPD namun harus melibatkan SKPD terkait lainnya, baik di tingkat kabupaten/kota, provinsi, maupun pemerintah pusat, serta peran serta aktif pihak BUMN/D, pihak swasta, serta masyarakat yang mampu. Jadi capaian IKU makro sebaiknya dilaporkan secara terpisah dengan IKU tujuan/sasaran. Dalam LAKIP perlu disediakan sub bab terpisah antara pelaporan capaian kinerja makro dan capaian kinerja tujuan/sasaran.



Download File :


 


Home