Statistik Pengunjung

2868389


Hits hari ini : 185
Total Hits : 2868389

Link Terkait

Tanggal : 3 September 2012
Peran SAKIP dalam Mendukung Terciptanya Good Governance dan dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik
LATAR BELAKANG

Benarkah implementasi Sistem Auntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik? Dapatkah SAKIP mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih? Apa peran SAKIP dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik?

Jika pertanyaan di atas diajukan kepada seluruh instansi pemerintah, khususnya pemerintah daerah, sudah pasti akan diperoleh jawaban negatif. Artinya, sebelas tahun implementasi SAKIP belum mampu memberikan manfaat yang berarti selain pada pemenuhan kewajiban pelaporan. Selama rentang waktu sebelas tahun pemerintah telah menerbitkan berbagai peraturan sebagai usaha untuk menerapkan konsep akuntabilitas. Dimulai dari Inpres Nomor 7 Tahun 2009 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah hingga yang terakhir Permenpan Nomor 29 Tahun 2010 yang mengatur tentang penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Bahkan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPAN dan RB) pernah mengeluarkan draft undang –undang tentang akuntabilitas untuk mengikat instansi pemerintah agar berakuntabilitas.

Salah satu penyebab belum dapat dirasakannya manfaat SAKIP adalah belum adanya sinkronisasi peraturan antar kementerian terkait. Di satu sisi pemda harus tunduk pada peraturan yang dikeluarkan Kementerian Dalam Negeri, di sisi yang lain ada peraturan MENPAN dan RB. Usaha untuk menyelaraskan peraturan-peraturan tersebut pada dasarnya telah dilakukan. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah terbit mengubah sistematika penyusunan dokumen perencanaan. PP tersebut mensyaratkan adanya sasaran, indikator kinerja serta target yang harus ditetapkan dalam RPJMD, Renstra SKPD, RKPD dan Renja SKPD. Dua tahun kemudian pemerintah menerbitkan Permendagri 54 tahun 2010 sebagai tindak lanjut pelaksanaan PP No 8 Tahun 2008.

Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 seolah memberikan harapan baru atas penerapan SAKIP yang lebih sempurna. Setidaknya, peraturan ini akan mengikat pemerintah daerah untuk menyusun dokumen perencanaan yang dapat dipertanggunjawabkan secara terukur. Dengan adanya petunjuk pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 yang sangat detail dan jelas seharusnya dapat mendorong pemerintah daerah untuk lebih akuntabel.

SAKIP DALAM KERANGKA AKUNTABILITAS DAN SPIP

Hingga saat ini Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) lebih sering dipandang sebagai sebuah mekanisme untuk mempertanggungjawabkan kinerja. Pendekatan tersebut berpijak pada sudut pandang eksternal atau pemenuhan kepentingan stakeholders. Pandangan ini tidaklah salah. Namun, dengan pemahaman seperti itu, peran SAKIP menjadi lebih sempit dan cenderung tidak memunculkan kesadaran instansi pemerintah atas kebutuhan penerapan SAKIP secara benar.

SAKIP sesungguhnya dapat dilihat dari sudut pandang yang lain. Dalam kerangka PP 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) disebutkan bahwa dalam unsur kegiatan pengendalian terdapat dua sub unsur yang menegaskan fungsi SAKIP yang jauh lebih besar. Sub unsur tersebut adalah reviu atas kinerja dan reviu atas indikator kinerja. Kedua sub unsur tersebut dengan tegas menyebutkan penetapan indikator kinerja dan reviu kinerja sebagai bagian dari aktivitas pengendalian. Sehingga berfungsinya SAKIP dengan baik adalah wujud penerapan SPIP.
Hingga kini SAKIP belum berfungsi baik sebagai media pertanggungjawaban kinerja maupun sebagai alat pengendalian manajemen. Infrastruktur pembangun SAKIP kini sudah terbangun. Jika diibaratkan sebuah bangunan, kekuatan bangunan tersebut sangat tergantung dari bahan-bahan yang digunakan untuk membangunnya. Bahan-bahan itulah yang merupakan komponen pembangun SAKIP yang terdiri dari Renstra, Renja, Tapkin dan LAKIP.

Jika saat ini infrastrukur SAKIP telah terbangun, mengapa pertanyaan-pertanyaan di atas masih muncul? SAKIP sesungguhnay mempunyai dua peranan yaitu sebagai media pertanggungjawaban kinerja dan sebagai alat pengendalian manajemen. Pemahaman atas kedua sudut pandang dalam pendekatan SAKIP tersebut akan dapat memberikan arah agar SAKIP tidak sekedar menjadi formalitas. Justru, penerapan SAKIP seharusnya mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, terwujudnya pemerintahan yang bersih dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

PERAN SAKIP SEBAGAI MEDIA PERTANGUNGJAWABAN

Sebagai sebuah sistem akuntabilitas maka penerapan SAKIP haruslah dapat menjadi media pertanggunjawaban kepala daerah kepada pihak yang berhak meminta pertanggunjawaban. Pihak-pihak tersebut bisa DPRD sebagai wakil masyarakat dan Gubernur yang mempunyai fungsi koordinasi pembangunan daerah di wilayah Provinsi atau bahkan masyarakat.

SAKIP lahir sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Terbitnya SAKIP melalui Inpres Nomor 7 Tahun 1999 pun bagian dari paket reformasi penyelenggaraan pemerintahan setelah orde baru. SAKIP terbit sebagai bagian dari salah satu konsekuensi diterapkannya otonomi daerah di Indonesia. Dalam beberapa literatur dijelaskan bahwa delegasi atau pemberian kewenangan yang lebih luas kepada daerah atau sub-ordinat harus diimbangi dengan peningkatan akuntabilitas. Jika tidak, penyelewengan kewenangan sulit dihindarkan.

Filosofi dibangunnya SAKIP pun demikian. SAKIP merupakan bagian dari penerapan anggaran berbasis kinerja (Performance-based Budgeting). Perubahan dari line-item budgeting menjadi performance-based budgeting mengharuskan pemerintah daerah untuk menyusun anggaran dengan mengacu pada target kinerja yang akan dicapai. Jika pada penganggaran sebelumnya hanya didasarkan pada incremental cost atau jumlah anggaran meningkat berdasarkan persentase tertentu dibandingkan tahun sebelumnya, maka dalam performance-based budgeting seluruh anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan hasilnya. Artinya, setiap dana yang dikeluarkan harus dapat dikaitkan dengan kinerja yang dihasilkan. Sehingga, SAKIP harus terintegrasi dalam penganggaran.

Kondisi yang ada saat ini adalah SAKIP belum terbangun secara sempurna. Kelemahan dalam penyusunan perencanaan yang seharusnya dapat dijadikan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan instansi pemerintah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya belum terwujudkan. Indikator kinerja utama beserta target yang terukur sesungguhnya adalah acuan dalam penyusunan anggaran. Sayangnya, justru kedua hal ini lah yang belum dibangun. Hal ini mengingat konsep anggaran berbasis kinerja hanya akan dapat berjalan jika instansi pemerintah telah menetapkan indikator kinerja yang terukur. Jika tidak, anggaran berbasis kinerja akan menjadi formalitas.

Pemenuhan pengisian RKA yang selanjutnya disetujui dalam DPA hingga saat ini baru sebatas pengisian formulir yang belum didasarkan pada sumber data yang dapat diandalkan. Memang, dalam pengisian DPA pun SKPD telah mengisi target-target indikator kinerja outcome yang akan dicapai. Namun, kelemahan penetapan indikator kinerja dalam dokumen perencanaan kinerja menyebabkan pengukuran kinerja tidak bisa dilakukan. Padahal, pengukuran kinerja ini merupakan bagian penting dari mekanisme pertanggungjawaban. Jelaslah, fungsi pertanggungjawaban SAKIP hingga saat ini belum berjalan sebagai mana mestinya. Belum adanya indikator kinerja yang terukur merupakan faktor utama tidak berfungsinya SAKIP. Jika indikator kinerja beserta targetnya belum terukur maka pertanggungjawaban atas capaiannya pun tidak bisa dilakukan.

SAKIP sesungguhnya bisa digunakan untuk mengukur sejauh mana pemerintah daerah berupaya meningkatkan kesejahteraan rakyat, memperbaiki tata kelola pemerintahannya, meningkatkan kualitas pelayanan publik bahkan untuk mendorong pemberantas korupsi. SK LAN 239/IX/6/8/2003 pun menyatakan bahwa penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate akan mendorong penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

PP Nomor 8 Tahun 2008 pada dasarnya telah mengikat kepala daerah terpilih untuk mewujudkan janji-janji yang telah diberikan kepada rakyat selama kampanye dalam RPJMD. Berdasarkan peraturan tersebut, Kepala Daerah yang dikoordinasikan oleh Bappeda menyusun visi dan misi, termasuk hasil-hasil apa yang akan dicapai selama masa pemerintahannya. Hasil-hasil ini lah harus diukur untuk melihat sejauh mana kepala daerah telah memenuhi janji-janjinya. Sehingga, sebagai alat ukur dokumen RPJMD harus dilengkapi dengan indikator kinerja. Indikator yang terukur tersebut pemerintah daerah didorong untuk menyusun kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada masyarakat. Mereka juga dipacu untuk mendisain program dan kegiatan yang mendukung tercapainya target-target yang telah ditetapkan. SAKIP yang telah terbangun dengan baik akan dapat menilai keberhasilan ataupun kegagalan instansi pemerintah dalam mencapai target-target yang telah ditetapkan. Mekanisme pertanggungjawaban pun bisa dilaksanakan jika pemerintah daerah telah menetapkan indikator kinerja beserta target capaian tahunannya.

Dalam hal penciptaan tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas korupsi, SAKIP pun sebenarnya dapat digunakan untuk menilai sejauh mana upaya yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Penerapan SAKIP seharusnya dapat mendorong instansi pemerintah untuk mewujudkan good governance termasuk pemberantasan korupsi. Namun demikian, untuk mendukung terciptanya hal ini harus ditetapkan indikator kinerja yang tepat yang disertai dengan target-target tahunan yang jelas. Namun demikian, permasalahan yang sering muncul adalah indikator kinerja tersebut belum dapat digunakan untuk mendorong tercapainya misi. Indikator kinerja yang ditetapkan masih pada tingkat kegiatan, misalnya ketersediaan dokumen perencanaan 100%, koordinasi, integrasi dan sinkronisasi 100%, pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil 100%, dan terbangunnya 50% sentra komunikasi melalui nirkabel dan fixed. Selain itu, indikator yang disusun masih bias atau tidak spesifik dan jelas. Hal ini dapat dilihat pada indikator-indikator berikut: konsistensi pelaksanaan perencanaan pembangunan, 90% aparatur profesional, terwujudnya 90% efisiensi jabatan, penghargaan dan sanksi hukum 100% dan standarisasi belanja daerah 100%. Indikator-indikator yang telah ditetapkan ini tentu belum dapat mendorong pemerintah daerah untuk menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik dan menciptakan pemerintah yang bersih.

Penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bebas korupsi sesungguhnya dapat diukur berdasarkan persepsi masyarakat terhadap pelayanan perizinan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Bahkan, lembaga-lembaga independen termasuk Komite Pemberantasan Korupsi (KPK) pun setiap tahun mengeluarkan hasil survey integritas. Penetapan hasil survey baik oleh internal pemerintah maupun lembaga independen dapat dijadikan sebagai indikator penilaian keberhasilan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Keberanian untuk menetapkan target kepuasan masyarakat dalam pelayanan publik akan mendorong pemerintah daerah untuk memperbaiki kinerja pelayanannya dengan memberikan pelayanan yang cepat, singkat, murah dan tidak berbelit-belit. Jika hal itu yang digunakan, pertanggungjawabannya tentu lebih mudah. Ketika pemerintah daerah gagal mencapai target yang telah ditetapkan maka hal itu adalah gambaran kegagalannya dalam meningkatkan pelayanan publik.


Download File :


 


Home