Statistik Pengunjung

2894466


Hits hari ini : 151
Total Hits : 2894466

Link Terkait

Tanggal : 4 September 2012
SAKIP DALAM KERANGKA SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
SAKIP pada dasarnya adalah salah satu unsur yang mendukung terselenggaranya SPIP. Sebaliknya, penyelenggaraan SPIP dapat mendukung penyempurnaan implementasi SAKIP. Menjawab pertanyaan terkait dengan belum optimalnya manfaat atas penerapan SAKIP hingga saat ini pada dasarnya dapat dikaitkan dengan berfungsinya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam suatu organisasi pemerintah. PP 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah mendefinisikan bahwa Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

SAKIP yang terbangun dari sebuah konsep pertanggunjawaban sesungguhnya adalah bagian dari upaya untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah melalui penerapan manajemen kinerja. Dalam kerangka SPIP reviu atas kinerja merupakan bagian dari kegiatan pengendalian. Namun, mengulas SAKIP dalam kerangka SPIP tidak hanya bisa didekati dari aspek kegiatan pengendalian tapi juga pada unsur lingkungan pengendalian khususnya terkait dengan sub unsur kepemimpinan yang kondusif. Bahkan dalam unsur pengendalian risiko manajemen berbasis kinerja yang termanifestasi dalam SAKIP, juga disebutkan bahwa pimpinan instansi pemerintah wajib menetapkan tujuan instansi pemerintah dan tujuan pada tingkat kegiatan. Tujuan yang dimaksud di sini adalah bagian dari unsur Renstra yang menjadi pendukung sistem AKIP. Selanjutnya, tujuan yang telah ditetapkan harus dikomunikasikan kepada pegawai.
SAKIP, Lingkungan Pengedalian dan Kegiatan Pengendalian

Analisis atas penerapan SAKIP dari sudut pandang SPIP dapat semakin memperjelas alasan-alasan belum berfungsinya SAKIP dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mewujudkan pemerintahan yang bersih. SAKIP yang lahir dari sebuah Inpres Nomor 7 Tahun 1999 yang kemudian ditindaklanjuti dengan beberapa peraturan pendukungnya pada dasarnya, dalam konteks SPIP, adalah bagian dari infrastruktur yang mendukung terselenggaranya SPIP. Infrastruktur tersebut merupakan hard factor yang hanya akan berfungsi jika ada soft factor yang mendukung. Soft factor itulah yang dalam lingkungan pengendalian merupakan kepemimpinan yang kondusif. Dalam kaitannya dengan SAKIP sub unsur lingkungan pengendalian yang terkait adalah penerapan manajemen berbasis kinerja. Beberapa hal yang harus dilakukan oleh pimpinan instansi pemerintah untuk mendukung terlaksananya manajemen adalah sebagai berikut.

1. Pimpinan instansi pemerintah mendorong perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan searah dengan visi    dan misi organisasi
2. Pimpinan mendorong dibangunnya perangkat dan pelatihan agar diterapkannya anggaran berbasis kinerja di instansinya
3. Tugas-tugas diarahkan pada pencapaian kinerja organisasi agar tujuan organisasi dapat segera tercapai
4. Pegawai dan organisasi yang telah mencapai kinerja dengan baik perlu diberikan penghargaan agar mendorong pegawai dan organisasi terus berkinerja baik
5. Pimpinan instansi mendukung dilakukannya evaluasi kinerja di instansinya secara terus menerus agar dapat dipantau perkembangan kinerjanya

Selanjutnya, dalam kegiatan pengendalian disebutkan bahwa dalam upaya untuk memantau pencapaian kinerja instansi pemerintah, pimpinan instansi pemerintah harus:
1. Terlibat dalam penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan
2. Terlibat dalam pengukuran dan pelaporan hasil yang dicapai
3. Secara berkala mereviu kinerja dibandingkan rencana
4. Pada setiap tingkat kegiatan mereviu laporan kinerja, menganalisis kecenderungan dan mengukur hasil dibandingkan dengan target anggaran, prakiraan dan kinerja periode lalu

Kedua hal diatas menunjukkan pimpinan instansi pemerintah memegang peranan penting dalam penerapan manajemen kinerja. Permasalahan belum dapat dimanfaatkannya SAKIP pada dasarnya juga dapat ditelusur dari unsur soft factor yang belum mendukung. Hasil observasi terhadap tingkat pemahaman dan keterlibatan unsur pimpinan dalam menerapkan manajemen kinerja masih sangat lemah. Kelemahan komitmen tersebut terlihat dari keterlibatan pimpinan dan pejabat-pejabat teknis SKPD yang terkait berjalannya mekanisme SAKIP mulai dari penyusunan rencana strategis, penyusunan rencana kinerja tahunan hingga reviu secara berkala.

Kondisi yang terjadi saat ini menunjukkan bahwa penyusunan LAKIP dilakukan oleh bagian program di setiap SKPD. Keterlibatan bidang-bidang teknis pada setiap SKPD hanya sebatas penyerahan data yang kemudian diolah oleh bagian program dan dikompilasi menjadi LAKIP. Data yang selama ini diolah pun baru sebatas data realisasi fisik dan keuangan atas pelaksanaan kegiatan dalam satu tahun. Hal ini terjadi karena keterbatasan pemahaman baik dari sisi pelaksana, yaitu bagian program, maupun unsur pimpinan dan pejabat teknis lainnya terkait dengan informasi yang seharusnya direncanakan dan dilaporkan. Hal lain yang perlu mendapat perhatian adalah belum adanya mekanisme pertanggungjawaban yang dilakukan secara transparan baik pada tingkat pemerintah daerah ataupun pada tingkat SKPD. Mekanisme pertanggunjawaban seperti pertemuan yang mereviu capaian kinerja secara transparan tentu akan mendorong pihak yang diminta pertanggungjawabannya untuk memberikan perhatian yang lebih dan menyadari konsekwensi yang akan dihadapinya. Hal ini hanya akan terjadi jika pimpinan instansi pemerintah mempunyai komitmen untuk mengaitkan antara kinerja dengan reward dan punishment sebagaimana yang disyaratkan dalam unsur lingkungan pengendalian.

Infrasruktur SAKIP saat ini sudah terbangun, terlepas dari beberapa kelemahannya. Namun, hal yang lebih penting dari pada itu adalah aspek lingkungan pengendalian berupa komitmen pimpinan untuk ‘menghidupkan’ SAKIP yang akan berfungsi sebagai alat pengendalian manajemen. Dengan demikian, untuk menjawab bagaimana mendayagunakan SAKIP untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik dan menciptakan good governance hanya dapat dilakukan dengan mengintegrasikan SAKIP dengan SPIP.

Seiring dengan perkembangan konsep SAKIP dalam tata perundangan di Indonesia muncul Permendagri 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah. Permendagri ini menjembatani gap antara peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri yang mengatur tata cara penyusunan dokumen perencanaan baik menengah ataupun tahunan dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Ketidaksinkronan antara unsur-unsur pertanggungjawaban yang menjadi prasyarat dalam mekanisme akuntanbilitas kinerja dengan RPJMD/Renstra dan RKPD/Renja yang disusun oleh Pemerintah Daerah dan SKPD telah diselaraskan dalam peraturan ini. Hal ini menunjukkan bahwa infrastruktur pendukung SAKIP telah mencapai kesempurnaan.
Permendagri 54 Tahun 2010 memberikan arah bagi pemerintah daerah untuk menyusun dokumen perencanaan dengan memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan indikator kinerja. Lebih lanjut, Permendagri ini pun memberikan arahan yang jelas dan detail terkait dengan indikator kinerja daerah dan target-target tahunan selama jangka waktu lima tahun yang hendak dicapai oleh daerah. Indikator kinerja ini lah yang selama ini menjadi penyebab utama tidak dapat diukurnya keberhasilan dan kegagalan instansi pemerintah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Hal ini disebabkan peraturan perundangan terkait penyusunan dokumen perencanaan sebelumnya belum secara eksplisit mengamanatkan pemerintah daerah untuk menetapkan indikator kinerja dan target capaian secara jelas dan terukur.

Tonggak menuju kesempurnaan implementasi SAKIP kini telah ditancapkan. Berjalannya fungsi dari SAKIP tersebut tergantung pada soft factor yang terdiri dari seluruh unsur dalam organisasi khususnya pimpinan dan pejabat teknis yang terkait dalam pencapaian kinerja instansi pemerintah. PP No. 60 Tahun 2010 sesungguhnya mendorong pemerintah daerah untuk ‘menghidupkan’ SAKIP. Indikasi dari SAKIP yang telah terinternalisasi adalah keterlibatan unsur pimpinan dalam penyusunan perencanaan stratejik, perencanaan tahunan, pengukuran kinerja, reviu kinerja dan pemberian reward dan punishment atas pencapaian target kinerja.

Melihat hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penerapan SAKIP maka yang harus dibenahi terlebih dahulu adalah menumbuhkan komitmen dari pimpinan instansi pemerintah. Sosialisasi dan bimbingan teknis selama ini baru memberikan pemahaman kepada pegawai yang diberikan tugas untuk menyusun LAKIP. Pemerintah daerah beserta SKPD kini telah berhasil menyusun LAKIP. Namun, esensi dari LAKIP belum dirasakan manfaatnya karena belum adanya dukungan, komitmen dan kemauan dari kepala daerah maupun kepala SKPD untuk mendayagunakan SAKIP sebagai media pengendalian manajemen. Untuk mencapai hal ini, perlu digagas metodologi asistensi SAKIP yang bersinergi dengan penerapan SPIP. Metodologi ini harus mampu mengubah pemahaman seluruh unsur dalam organisasi bahwa pengukuran kinerja bukanlah pengukuran atas capaian realisasi fisik dan keuangan kegiatan sebagaimana saat ini terjadi. Selanjutnya, metodologi ini juga harus mampu mendorong pimpinan instansi pemerintah untuk melakukan reviu kinerja secara transparan dan mengaitkan kinerja dengan reward dan punsihment.

Menindaklanjuti Permendagri 54 Tahun 2010 mempunyai kekuatan yang besar untuk memaksa pemerintah daerah lebih akuntabel dengan menyusun dan mengendalikan dokumen perencanaan, mulai dari RPJPD, RPJMD hingga Renja SKPD. Untuk itu pemahaman yang baik atas permendagri ini menjadi suatu keharusan yang tidak bisa dibantahkan lagi. Sehingga, tim asistensi SAKIP yang bisa jadi juga menjadi tim pengembangan SPIP di tingkat pemerintahan daerah harus diberikan pelatihan agar terbangun kesamaan pemahaman terhadap penerapan peraturan tersebut. Ditambah lagi, hingga akhir tahun 2010 sebagian besar kementerian telah menetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Pemahaman yang mendalam tentang SPM sesungguhnya merupakan persyaratan mutlak untuk dapat memberikan asistensi implementasi Permendagri 54 Tahun 2010. Hal ini mengingat indikator yang wajib digunakan dalam menyusun dokumen perencanaaan adalah indikator dan target-target yang ada dalam SPM.


Download File :


 


Home