Statistik Pengunjung

2535753


Hits hari ini : 307
Total Hits : 2535753

Link Terkait

Tanggal : 9 September 2012
Peranan SAKIP mendukung Good Governance

LATARBELAKANG

Benarkahimplementasi Sistem Auntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) mendukungterciptanya tata kelola pemerintahan yang baik? Dapatkah SAKIP mendorongterwujudnya pemerintahan yang bersih? Apa peran SAKIP dalam meningkatkankualitas pelayanan publik?

Jikapertanyaan di atas diajukan kepada seluruh instansi pemerintah, khususnyapemerintah daerah, sudah pasti akan diperoleh jawaban negatif. Artinya, sebelastahun implementasi SAKIP belum mampu memberikan manfaat yang berarti selainpada pemenuhan kewajiban pelaporan. Selama rentang waktu sebelas tahun pemerintahtelah menerbitkan berbagai peraturan sebagai usaha untuk menerapkan konsepakuntabilitas. Dimulai dari Inpres Nomor 7 Tahun 2009 tentang SistemAkuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah hingga yang terakhir Permenpan Nomor29 Tahun 2010 yang mengatur tentang penyusunan Penetapan Kinerja dan LaporanAkuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Bahkan, Menteri PendayagunaanAparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPAN dan RB) pernah mengeluarkandraft undang –undang tentang akuntabilitas untuk mengikat instansi pemerintahagar berakuntabilitas.

Salahsatu penyebab belum dapat dirasakannya manfaat SAKIP adalah belum adanyasinkronisasi peraturan antar kementerian terkait. Di satu sisi pemda harustunduk pada peraturan yang dikeluarkan Kementerian Dalam Negeri, di sisi yanglain ada peraturan MENPAN dan RB. Usaha untuk menyelaraskan peraturan-peraturantersebut pada dasarnya telah dilakukan. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaanrencana pembangunan daerah terbit mengubah sistematika penyusunan dokumenperencanaan. PP tersebut mensyaratkan adanya sasaran, indikator kinerja sertatarget yang harus ditetapkan dalam RPJMD, Renstra SKPD, RKPD dan Renja SKPD.Dua tahun kemudian pemerintah menerbitkan Permendagri 54 tahun 2010 sebagaitindak lanjut pelaksanaan PP No 8 Tahun 2008.

PermendagriNomor 54 Tahun 2010 seolah memberikan harapan baru atas penerapan SAKIP yanglebih sempurna. Setidaknya, peraturan ini akan mengikat pemerintah daerah untukmenyusun dokumen perencanaan yang dapat dipertanggunjawabkan secara terukur.Dengan adanya petunjuk pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 yang sangat detail danjelas seharusnya dapat mendorong pemerintah daerah untuk lebih akuntabel.

SAKIPDALAM KERANGKA AKUNTABILITAS DAN SPIP

Hinggasaat ini Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) lebih seringdipandang sebagai sebuah mekanisme untuk mempertanggungjawabkan kinerja.Pendekatan tersebut berpijak pada sudut pandang eksternal atau pemenuhankepentingan stakeholders. Pandangan ini tidaklah salah. Namun, dengan pemahamanseperti itu, peran SAKIP menjadi lebih sempit dan cenderung tidak memunculkankesadaran instansi pemerintah atas kebutuhan penerapan SAKIP secara benar.

SAKIPsesungguhnya dapat dilihat dari sudut pandang yang lain. Dalam kerangka PP 60Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) disebutkanbahwa dalam unsur kegiatan pengendalian terdapat dua sub unsur yang menegaskanfungsi SAKIP yang jauh lebih besar. Sub unsur tersebut adalah reviu ataskinerja dan reviu atas indikator kinerja. Kedua sub unsur tersebut dengan tegasmenyebutkan penetapan indikator kinerja dan reviu kinerja sebagai bagian dariaktivitas pengendalian. Sehingga berfungsinya SAKIP dengan baik adalah wujudpenerapan SPIP.
Hingga kini SAKIP belum berfungsi baik sebagai media pertanggungjawaban kinerjamaupun sebagai alat pengendalian manajemen. Infrastruktur pembangun SAKIP kinisudah terbangun. Jika diibaratkan sebuah bangunan, kekuatan bangunan tersebutsangat tergantung dari bahan-bahan yang digunakan untuk membangunnya.Bahan-bahan itulah yang merupakan komponen pembangun SAKIP yang terdiri dariRenstra, Renja, Tapkin dan LAKIP.

Jikasaat ini infrastrukur SAKIP telah terbangun, mengapa pertanyaan-pertanyaan diatas masih muncul? SAKIP sesungguhnay mempunyai dua peranan yaitu sebagai mediapertanggungjawaban kinerja dan sebagai alat pengendalian manajemen. Pemahamanatas kedua sudut pandang dalam pendekatan SAKIP tersebut akan dapat memberikanarah agar SAKIP tidak sekedar menjadi formalitas. Justru, penerapan SAKIPseharusnya mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik,terwujudnya pemerintahan yang bersih dan meningkatkan kualitas pelayananpublik.

PERANSAKIP SEBAGAI MEDIA PERTANGUNGJAWABAN

Sebagaisebuah sistem akuntabilitas maka penerapan SAKIP haruslah dapat menjadi mediapertanggunjawaban kepala daerah kepada pihak yang berhak memintapertanggunjawaban. Pihak-pihak tersebut bisa DPRD sebagai wakil masyarakat danGubernur yang mempunyai fungsi koordinasi pembangunan daerah di wilayahProvinsi atau bahkan masyarakat.

SAKIPlahir sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.Terbitnya SAKIP melalui Inpres Nomor 7 Tahun 1999 pun bagian dari paketreformasi penyelenggaraan pemerintahan setelah orde baru. SAKIP terbit sebagaibagian dari salah satu konsekuensi diterapkannya otonomi daerah di Indonesia.Dalam beberapa literatur dijelaskan bahwa delegasi atau pemberian kewenanganyang lebih luas kepada daerah atau sub-ordinat harus diimbangi dengan peningkatanakuntabilitas. Jika tidak, penyelewengan kewenangan sulit dihindarkan.

Filosofidibangunnya SAKIP pun demikian. SAKIP merupakan bagian dari penerapan anggaranberbasis kinerja (Performance-based Budgeting). Perubahan dari line-itembudgeting menjadi performance-based budgeting mengharuskan pemerintah daerahuntuk menyusun anggaran dengan mengacu pada target kinerja yang akan dicapai.Jika pada penganggaran sebelumnya hanya didasarkan pada incremental cost ataujumlah anggaran meningkat berdasarkan persentase tertentu dibandingkan tahunsebelumnya, maka dalam performance-based budgeting seluruh anggaran harus dapatdipertanggungjawabkan hasilnya. Artinya, setiap dana yang dikeluarkan harusdapat dikaitkan dengan kinerja yang dihasilkan. Sehingga, SAKIP harusterintegrasi dalam penganggaran.

Kondisiyang ada saat ini adalah SAKIP belum terbangun secara sempurna. Kelemahan dalampenyusunan perencanaan yang seharusnya dapat dijadikan untuk menilaikeberhasilan atau kegagalan instansi pemerintah dalam pelaksanaan tugas pokokdan fungsinya belum terwujudkan. Indikator kinerja utama beserta target yangterukur sesungguhnya adalah acuan dalam penyusunan anggaran. Sayangnya, justrukedua hal ini lah yang belum dibangun. Hal ini mengingat konsep anggaranberbasis kinerja hanya akan dapat berjalan jika instansi pemerintah telahmenetapkan indikator kinerja yang terukur. Jika tidak, anggaran berbasiskinerja akan menjadi formalitas.

 

Pemenuhanpengisian RKA yang selanjutnya disetujui dalam DPA hingga saat ini baru sebataspengisian formulir yang belum didasarkan pada sumber data yang dapatdiandalkan. Memang, dalam pengisian DPA pun SKPD telah mengisi target-targetindikator kinerja outcome yang akan dicapai. Namun, kelemahan penetapanindikator kinerja dalam dokumen perencanaan kinerja menyebabkan pengukurankinerja tidak bisa dilakukan. Padahal, pengukuran kinerja ini merupakan bagianpenting dari mekanisme pertanggungjawaban. Jelaslah, fungsi pertanggungjawabanSAKIP hingga saat ini belum berjalan sebagai mana mestinya. Belum adanyaindikator kinerja yang terukur merupakan faktor utama tidak berfungsinya SAKIP.Jika indikator kinerja beserta targetnya belum terukur maka pertanggungjawabanatas capaiannya pun tidak bisa dilakukan.

SAKIPsesungguhnya bisa digunakan untuk mengukur sejauh mana pemerintah daerahberupaya meningkatkan kesejahteraan rakyat, memperbaiki tata kelolapemerintahannya, meningkatkan kualitas pelayanan publik bahkan untuk mendorongpemberantas korupsi. SK LAN 239/IX/6/8/2003 pun menyatakan bahwa penerapansistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate akanmendorong penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secaraberdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas darikorupsi, kolusi dan nepotisme.

PPNomor 8 Tahun 2008 pada dasarnya telah mengikat kepala daerah terpilih untukmewujudkan janji-janji yang telah diberikan kepada rakyat selama kampanye dalamRPJMD. Berdasarkan peraturan tersebut, Kepala Daerah yang dikoordinasikan olehBappeda menyusun visi dan misi, termasuk hasil-hasil apa yang akan dicapaiselama masa pemerintahannya. Hasil-hasil ini lah harus diukur untuk melihatsejauh mana kepala daerah telah memenuhi janji-janjinya. Sehingga, sebagai alatukur dokumen RPJMD harus dilengkapi dengan indikator kinerja. Indikator yangterukur tersebut pemerintah daerah didorong untuk menyusun kebijakan-kebijakanyang berpihak kepada masyarakat. Mereka juga dipacu untuk mendisain program dankegiatan yang mendukung tercapainya target-target yang telah ditetapkan. SAKIPyang telah terbangun dengan baik akan dapat menilai keberhasilan ataupunkegagalan instansi pemerintah dalam mencapai target-target yang telah ditetapkan.Mekanisme pertanggungjawaban pun bisa dilaksanakan jika pemerintah daerah telahmenetapkan indikator kinerja beserta target capaian tahunannya.

Dalamhal penciptaan tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas korupsi, SAKIP punsebenarnya dapat digunakan untuk menilai sejauh mana upaya yang telahdilaksanakan oleh pemerintah daerah. Penerapan SAKIP seharusnya dapat mendoronginstansi pemerintah untuk mewujudkan good governance termasuk pemberantasankorupsi. Namun demikian, untuk mendukung terciptanya hal ini harus ditetapkanindikator kinerja yang tepat yang disertai dengan target-target tahunan yangjelas. Namun demikian, permasalahan yang sering muncul adalah indikator kinerjatersebut belum dapat digunakan untuk mendorong tercapainya misi. Indikatorkinerja yang ditetapkan masih pada tingkat kegiatan, misalnya ketersediaandokumen perencanaan 100%, koordinasi, integrasi dan sinkronisasi 100%,pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil 100%, dan terbangunnya50% sentra komunikasi melalui nirkabel dan fixed. Selain itu, indikator yangdisusun masih bias atau tidak spesifik dan jelas. Hal ini dapat dilihat padaindikator-indikator berikut: konsistensi pelaksanaan perencanaan pembangunan,90% aparatur profesional, terwujudnya 90% efisiensi jabatan, penghargaan dansanksi hukum 100% dan standarisasi belanja daerah 100%. Indikator-indikatoryang telah ditetapkan ini tentu belum dapat mendorong pemerintah daerah untukmenerapkan tata kelola pemerintahan yang baik dan menciptakan pemerintah yangbersih.

Penyelenggaraanpemerintah yang baik dan bebas korupsi sesungguhnya dapat diukur berdasarkanpersepsi masyarakat terhadap pelayanan perizinan yang diselenggarakan olehpemerintah daerah. Bahkan, lembaga-lembaga independen termasuk Komite PemberantasanKorupsi (KPK) pun setiap tahun mengeluarkan hasil survey integritas. Penetapanhasil survey baik oleh internal pemerintah maupun lembaga independen dapatdijadikan sebagai indikator penilaian keberhasilan pemerintah daerah dalammemberikan pelayanan kepada masyarakat. Keberanian untuk menetapkan targetkepuasan masyarakat dalam pelayanan publik akan mendorong pemerintah daerahuntuk memperbaiki kinerja pelayanannya dengan memberikan pelayanan yang cepat,singkat, murah dan tidak berbelit-belit. Jika hal itu yang digunakan,pertanggungjawabannya tentu lebih mudah. Ketika pemerintah daerah gagalmencapai target yang telah ditetapkan maka hal itu adalah gambaran kegagalannyadalam meningkatkan pelayanan publik.

SAKIPDALAM KERANGKA SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)

SAKIPpada dasarnya adalah salah satu unsur yang mendukung terselenggaranya SPIP.Sebaliknya, penyelenggaraan SPIP dapat mendukung penyempurnaan implementasiSAKIP. Menjawab pertanyaan terkait dengan belum optimalnya manfaat atas penerapanSAKIP hingga saat ini pada dasarnya dapat dikaitkan dengan berfungsinya SistemPengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam suatu organisasi pemerintah. PP 60Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah mendefinisikan bahwaSistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dankegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawaiuntuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melaluikegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamananaset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

SAKIPyang terbangun dari sebuah konsep pertanggunjawaban sesungguhnya adalah bagiandari upaya untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah melalui penerapanmanajemen kinerja. Dalam kerangka SPIP reviu atas kinerja merupakan bagian darikegiatan pengendalian. Namun, mengulas SAKIP dalam kerangka SPIP tidak hanyabisa didekati dari aspek kegiatan pengendalian tapi juga pada unsur lingkunganpengendalian khususnya terkait dengan sub unsur kepemimpinan yang kondusif.Bahkan dalam unsur pengendalian risiko manajemen berbasis kinerja yangtermanifestasi dalam SAKIP, juga disebutkan bahwa pimpinan instansi pemerintahwajib menetapkan tujuan instansi pemerintah dan tujuan pada tingkat kegiatan.Tujuan yang dimaksud di sini adalah bagian dari unsur Renstra yang menjadipendukung sistem AKIP. Selanjutnya, tujuan yang telah ditetapkan harusdikomunikasikan kepada pegawai.
SAKIP, Lingkungan Pengedalian dan Kegiatan Pengendalian

Analisisatas penerapan SAKIP dari sudut pandang SPIP dapat semakin memperjelasalasan-alasan belum berfungsinya SAKIP dalam menciptakan tata kelolapemerintahan yang baik, meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mewujudkanpemerintahan yang bersih. SAKIP yang lahir dari sebuah Inpres Nomor 7 Tahun1999 yang kemudian ditindaklanjuti dengan beberapa peraturan pendukungnya padadasarnya, dalam konteks SPIP, adalah bagian dari infrastruktur yang mendukungterselenggaranya SPIP. Infrastruktur tersebut merupakan hard factor yang hanyaakan berfungsi jika ada soft factor yang mendukung. Soft factor itulah yangdalam lingkungan pengendalian merupakan kepemimpinan yang kondusif. Dalamkaitannya dengan SAKIP sub unsur lingkungan pengendalian yang terkait adalahpenerapan manajemen berbasis kinerja. Beberapa hal yang harus dilakukan olehpimpinan instansi pemerintah untuk mendukung terlaksananya manajemen adalahsebagai berikut.

1.Pimpinan instansi pemerintah mendorong perencanaan dan pelaksanaan program dankegiatan searah dengan visi    dan misi organisasi
2. Pimpinan mendorong dibangunnya perangkat dan pelatihan agar diterapkannyaanggaran berbasis kinerja di instansinya
3. Tugas-tugas diarahkan pada pencapaian kinerja organisasi agar tujuan organisasidapat segera tercapai
4. Pegawai dan organisasi yang telah mencapai kinerja dengan baik perludiberikan penghargaan agar mendorong pegawai dan organisasi terus berkinerjabaik
5. Pimpinan instansi mendukung dilakukannya evaluasi kinerja di instansinyasecara terus menerus agar dapat dipantau perkembangan kinerjanya

Selanjutnya,dalam kegiatan pengendalian disebutkan bahwa dalam upaya untuk memantaupencapaian kinerja instansi pemerintah, pimpinan instansi pemerintah harus:
1. Terlibat dalam penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan
2. Terlibat dalam pengukuran dan pelaporan hasil yang dicapai
3. Secara berkala mereviu kinerja dibandingkan rencana
4. Pada setiap tingkat kegiatan mereviu laporan kinerja, menganalisiskecenderungan dan mengukur hasil dibandingkan dengan target anggaran, prakiraandan kinerja periode lalu

Keduahal diatas menunjukkan pimpinan instansi pemerintah memegang peranan pentingdalam penerapan manajemen kinerja. Permasalahan belum dapat dimanfaatkannyaSAKIP pada dasarnya juga dapat ditelusur dari unsur soft factor yang belummendukung. Hasil observasi terhadap tingkat pemahaman dan keterlibatan unsurpimpinan dalam menerapkan manajemen kinerja masih sangat lemah. Kelemahankomitmen tersebut terlihat dari keterlibatan pimpinan dan pejabat-pejabatteknis SKPD yang terkait berjalannya mekanisme SAKIP mulai dari penyusunanrencana strategis, penyusunan rencana kinerja tahunan hingga reviu secaraberkala.

Kondisiyang terjadi saat ini menunjukkan bahwa penyusunan LAKIP dilakukan oleh bagianprogram di setiap SKPD. Keterlibatan bidang-bidang teknis pada setiap SKPDhanya sebatas penyerahan data yang kemudian diolah oleh bagian program dandikompilasi menjadi LAKIP. Data yang selama ini diolah pun baru sebatas datarealisasi fisik dan keuangan atas pelaksanaan kegiatan dalam satu tahun. Halini terjadi karena keterbatasan pemahaman baik dari sisi pelaksana, yaitubagian program, maupun unsur pimpinan dan pejabat teknis lainnya terkait denganinformasi yang seharusnya direncanakan dan dilaporkan. Hal lain yang perlumendapat perhatian adalah belum adanya mekanisme pertanggungjawaban yangdilakukan secara transparan baik pada tingkat pemerintah daerah ataupun padatingkat SKPD. Mekanisme pertanggunjawaban seperti pertemuan yang mereviucapaian kinerja secara transparan tentu akan mendorong pihak yang dimintapertanggungjawabannya untuk memberikan perhatian yang lebih dan menyadarikonsekwensi yang akan dihadapinya. Hal ini hanya akan terjadi jika pimpinaninstansi pemerintah mempunyai komitmen untuk mengaitkan antara kinerja denganreward dan punishment sebagaimana yang disyaratkan dalam unsur lingkunganpengendalian.

InfrasrukturSAKIP saat ini sudah terbangun, terlepas dari beberapa kelemahannya. Namun, halyang lebih penting dari pada itu adalah aspek lingkungan pengendalian berupakomitmen pimpinan untuk ‘menghidupkan’ SAKIP yang akan berfungsi sebagai alatpengendalian manajemen. Dengan demikian, untuk menjawab bagaimanamendayagunakan SAKIP untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, untukmemperbaiki kualitas pelayanan publik dan menciptakan good governance hanyadapat dilakukan dengan mengintegrasikan SAKIP dengan SPIP.

Seiringdengan perkembangan konsep SAKIP dalam tata perundangan di Indonesia munculPermendagri 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan EvaluasiPelaksanaan Pembangunan Daerah. Permendagri ini menjembatani gap antaraperaturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri yang mengatur tatacara penyusunan dokumen perencanaan baik menengah ataupun tahunan danKementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Ketidaksinkronanantara unsur-unsur pertanggungjawaban yang menjadi prasyarat dalam mekanisme akuntanbilitaskinerja dengan RPJMD/Renstra dan RKPD/Renja yang disusun oleh Pemerintah Daerahdan SKPD telah diselaraskan dalam peraturan ini. Hal ini menunjukkan bahwainfrastruktur pendukung SAKIP telah mencapai kesempurnaan.
Permendagri 54 Tahun 2010 memberikan arah bagi pemerintah daerah untuk menyusundokumen perencanaan dengan memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan indikatorkinerja. Lebih lanjut, Permendagri ini pun memberikan arahan yang jelas dandetail terkait dengan indikator kinerja daerah dan target-target tahunan selamajangka waktu lima tahun yang hendak dicapai oleh daerah. Indikator kinerja inilah yang selama ini menjadi penyebab utama tidak dapat diukurnya keberhasilandan kegagalan instansi pemerintah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.Hal ini disebabkan peraturan perundangan terkait penyusunan dokumen perencanaansebelumnya belum secara eksplisit mengamanatkan pemerintah daerah untukmenetapkan indikator kinerja dan target capaian secara jelas dan terukur.

Tonggakmenuju kesempurnaan implementasi SAKIP kini telah ditancapkan. Berjalannyafungsi dari SAKIP tersebut tergantung pada soft factor yang terdiri dariseluruh unsur dalam organisasi khususnya pimpinan dan pejabat teknis yangterkait dalam pencapaian kinerja instansi pemerintah. PP No. 60 Tahun 2010sesungguhnya mendorong pemerintah daerah untuk ‘menghidupkan’ SAKIP. Indikasidari SAKIP yang telah terinternalisasi adalah keterlibatan unsur pimpinan dalampenyusunan perencanaan stratejik, perencanaan tahunan, pengukuran kinerja,reviu kinerja dan pemberian reward dan punishment atas pencapaian targetkinerja.

Melihathambatan-hambatan yang dihadapi dalam penerapan SAKIP maka yang harus dibenahiterlebih dahulu adalah menumbuhkan komitmen dari pimpinan instansi pemerintah.Sosialisasi dan bimbingan teknis selama ini baru memberikan pemahaman kepadapegawai yang diberikan tugas untuk menyusun LAKIP. Pemerintah daerah besertaSKPD kini telah berhasil menyusun LAKIP. Namun, esensi dari LAKIP belumdirasakan manfaatnya karena belum adanya dukungan, komitmen dan kemauan darikepala daerah maupun kepala SKPD untuk mendayagunakan SAKIP sebagai mediapengendalian manajemen. Untuk mencapai hal ini, perlu digagas metodologiasistensi SAKIP yang bersinergi dengan penerapan SPIP. Metodologi ini harusmampu mengubah pemahaman seluruh unsur dalam organisasi bahwa pengukurankinerja bukanlah pengukuran atas capaian realisasi fisik dan keuangan kegiatansebagaimana saat ini terjadi. Selanjutnya, metodologi ini juga harus mampumendorong pimpinan instansi pemerintah untuk melakukan reviu kinerja secaratransparan dan mengaitkan kinerja dengan reward dan punsihment.

MenindaklanjutiPermendagri 54 Tahun 2010 mempunyai kekuatan yang besar untuk memaksapemerintah daerah lebih akuntabel dengan menyusun dan mengendalikan dokumenperencanaan, mulai dari RPJPD, RPJMD hingga Renja SKPD. Untuk itu pemahamanyang baik atas permendagri ini menjadi suatu keharusan yang tidak bisadibantahkan lagi. Sehingga, tim asistensi SAKIP yang bisa jadi juga menjadi timpengembangan SPIP di tingkat pemerintahan daerah harus diberikan pelatihan agarterbangun kesamaan pemahaman terhadap penerapan peraturan tersebut. Ditambahlagi, hingga akhir tahun 2010 sebagian besar kementerian telah menetapkanStandar Pelayanan Minimal (SPM). Pemahaman yang mendalam tentang SPMsesungguhnya merupakan persyaratan mutlak untuk dapat memberikan asistensiimplementasi Permendagri 54 Tahun 2010. Hal ini mengingat indikator yang wajibdigunakan dalam menyusun dokumen perencanaaan adalah indikator dantarget-target yang ada dalam SPM.

PENUTUP

SAKIPsesungguhnya mempunyai peran yang sangat strategis dalam upaya peningkatanpenyelenggaraan pemerintahan. Kalau hingga saat ini belum dirasakan manfaatnyahal ini lebih disebabkan karena bangunan infrastruktur yang belum sempurna.Ditambah lagi, SAKIP hingga saat ini lebih dipandang sebagai sebuah media yangstatis. Padahal, berjalannya mekanisme pertanggunjawaban kinerja mengharuskanadanya sebuah sistem yang hidup dan dihidupkan. Sistem yang hidup dan dihidupkanitu terlihat dari berjalannya mekanisme analisis dan evaluasi yang dilaksanakansecara transparan dengan melibatkan seluruh unsur pejabat teknis dan pimpinan.

SAKIPyang memberikan manfaat adalah sebuah sistem yang dapat digunakan sebagai alatuntuk memperbaiki kebijakan serta mendorong pemerintah daerah untuk melakukaninovasi dalam mendisain program dan kegiatan. Selanjutnya, SAKIP pun seharusnyadapat digunakan sebagai dasar dalam memberikan reward dan punishment yang bisadikaitkan dengan kinerja individu. Manfaat tersebut baru bisa dipetik jika adakomitmen yang kuat dari pimpinan untuk memberikan pemahaman yang kuat akanpentingnya SAKIP yang tak hanya bisa berfungsi sebagai media pertanggunjawabankinerja tetapi juga sebagai alat pengendalian.

 



Download File : Peran SAKIP dalam Mendukung Terciptanya Good Governance.doc


 


Home